Pimpinan Demokrat Gugat AS Usai Penangkapan Maduro. Pimpinan Partai Demokrat Amerika Serikat mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Donald Trump setelah operasi militer yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada 3 Januari 2026. Gugatan ini diajukan oleh beberapa anggota Kongres Demokrat, termasuk Hakeem Jeffries dan Jake Auchincloss, yang menilai aksi tersebut ilegal karena tanpa persetujuan Kongres dan diduga lebih bermotif kepentingan minyak daripada pemberantasan narkoba. Langkah ini menjadi respons atas eskalasi dramatis yang memicu kritik luas di dalam negeri AS maupun internasional. BERITA BOLA
Latar Belakang Operasi Militer AS: Pimpinan Demokrat Gugat AS Usai Penangkapan Maduro
Operasi Absolute Resolve melibatkan serangan udara di Caracas dan penangkapan langsung Maduro serta istrinya, Cilia Flores. Pemerintahan Trump membela tindakan ini sebagai penegakan hukum atas dakwaan narkoterorisme yang sudah ada sejak 2020. Namun, Demokrat menyoroti bahwa tidak ada pemberitahuan beforehand kepada Kongres, bahkan kepada “gang of eight” yang biasa dikonsultasikan soal isu keamanan nasional. Kritik ini diperkuat oleh pernyataan bahwa operasi tanpa otorisasi jelas melanggar konstitusi AS, yang memberikan wewenang perang kepada Kongres.
Tuduhan Motif Minyak di Balik Penangkapan: Pimpinan Demokrat Gugat AS Usai Penangkapan Maduro
Beberapa pimpinan Demokrat, seperti Jake Auchincloss, secara terbuka menyatakan bahwa penangkapan Maduro lebih berkaitan dengan cadangan minyak Venezuela—terbesar di dunia—daripada tuduhan narkoba. Pernyataan Trump pasca-operasi tentang rencana mengambil alih industri minyak dan mengundang perusahaan AS semakin memperkuat dugaan ini. Gugatan yang diajukan bertujuan meminta pertanggungjawaban atas apa yang disebut sebagai “pertumpahan darah demi minyak”, sekaligus menuntut transparansi bukti yang mendukung dalih resmi pemerintah.
Dampak Politik dan Reaksi Internasional
Gugatan ini memperdalam polarisasi di AS, dengan Partai Republik mendukung operasi sebagai langkah tegas, sementara Demokrat khawatir risiko konflik terbuka dan preseden buruk bagi hukum internasional. Di tingkat global, tindakan AS dikecam sebagai pelanggaran kedaulatan, tapi fokus gugatan Demokrat lebih pada aspek domestik seperti kurangnya oversight Kongres. Langkah hukum ini bisa menjadi preseden bagi tantangan serupa di masa depan, terutama jika melibatkan intervensi militer tanpa persetujuan legislatif.
Kesimpulan
Pimpinan Demokrat AS menggugat pemerintahan atas penangkapan Maduro, menandai bentrokan serius antara cabang eksekutif dan legislatif di awal 2026. Dengan tuduhan ilegalitas dan motif ekonomi tersembunyi, gugatan ini tidak hanya menargetkan operasi spesifik, tapi juga prinsip checks and balances dalam kebijakan luar negeri. Di tengah kontroversi global, proses hukum ini diharapkan membawa kejelasan tentang batas wewenang presiden dalam aksi militer. Ke depan, hasilnya bisa memengaruhi dinamika politik AS dan hubungan dengan Amerika Latin.
