Prabowo Melantik Total 7 Anggota Komisi Yudisial. Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030 pada 19 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 132/P Tahun 2025 tentang pemberhentian anggota lama dan pengangkatan yang baru. Upacara berlangsung khidmat, dengan Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti para anggota baru. Ketujuh nama ini sebelumnya telah lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR, menandai penyegaran lembaga pengawas etik hakim tersebut. BERITA BASKET
Prosesi Pelantikan: Prabowo Melantik Total 7 Anggota Komisi Yudisial
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan keputusan presiden oleh pejabat terkait. Para anggota kemudian mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama di hadapan Prabowo, berjanji setia kepada Pancasila, UUD 1945, serta menjalankan tugas dengan integritas tinggi tanpa menerima imbalan apa pun. Setelah itu, mereka menandatangani berita acara pelantikan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta para menteri dan tamu undangan turut hadir memberikan ucapan selamat, menciptakan suasana penuh harapan untuk pengawasan yudisial yang lebih baik.
Daftar Anggota yang Dilantik: Prabowo Melantik Total 7 Anggota Komisi Yudisial
Ketujuh anggota baru memiliki latar belakang beragam sesuai komposisi lembaga: dua dari unsur mantan hakim, dua praktisi hukum, dua akademisi hukum, dan satu tokoh masyarakat. Mereka adalah Abdul Chair Ramadhan dan Andi Muhammad Asrun dari akademisi hukum, Anita Kadir serta Desmihardi dari praktisi hukum, F. Willem Saija dan Setyawan Hartono dari mantan hakim, serta Abhan dari unsur tokoh masyarakat. Penempatan ini memastikan keseimbangan perspektif dalam menjalankan tugas pengawasan etik dan kode kehormatan hakim.
Peran dan Harapan ke Depan
Komisi Yudisial bertugas mengawasi perilaku hakim untuk menjaga independensi dan integritas peradilan. Dengan anggota baru ini, diharapkan pengawasan lebih tegas terhadap dugaan pelanggaran etik, sekaligus mendukung reformasi yudisial yang sedang digalakkan. Beberapa anggota memiliki pengalaman di bidang pemilu dan hukum konstitusi, yang bisa memperkaya pendekatan lembaga. Pelantikan ini juga menjadi sinyal komitmen pemerintah memperkuat checks and balances di sistem peradilan.
Kesimpulan
Pelantikan tujuh anggota Komisi Yudisial oleh Prabowo pada 19 Desember 2025 membuka babak baru bagi pengawasan hakim di Indonesia. Dengan masa jabatan hingga 2030, mereka diharapkan membawa angin segar untuk menegakkan etika yudisial yang lebih kuat. Langkah ini tidak hanya melanjutkan rotasi rutin, tapi juga memperkuat fondasi keadilan yang independen. Ke depan, peran aktif mereka akan krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan nasional.
